Sayembara lagu arema berhadiah menarik bagi pemenang, ayo kirimkan jawabanmu dengan sms ke : 0818383911, Pemenang akan diumumkan tanggal 31 Agustus 2019. Link video ada di berita ya !

Kota Malang

Kota Malang -11- 04 09:01

Anggaran Beli Mamin Rp 25,8 M


istimewa


ameg.id- Dari malangpostonline.com, Hanya untuk makan dan minum (mamin) urusan kedinasan di tahun 2020 mendatang, Pemkot Malang mengusulkan anggaran Rp 25,8 miliar. Sedangkan rapat koordinasi (rakor) dan dinas luar butuh anggaran Rp 10 miliar. Usulan anggaran itu langsung direaksi lantaran tak realistis.

Usulan total anggaran mamin sebesar Rp 25,8 miliar itu merupakan akumulasi dari  26 organisasi perangkat daerah (OPD). Rencana tersebut sudah dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020. 

Berdasarkan catatan Malang Post dari dokumen KUA-PPAS, Dinas Pendidikan merupakan OPD yang mengusulkan anggaran mamin besar. Yakni sebesar Rp 6 miliar untuk pengadaan 24.100 set mamin.

Menariknya anggaran mamin di Dinas Pendidikan ternyata jauh lebih besar dari anggaran penting lain. Seperti anggaran fasilitasi Bantuan Opersional Sekolah (BOS) di 425 lembaga sekolah yang dianggarkan Rp 145,8 juta. Atau anggaran bantuan bagi 425 siwa tidak mampu berprestasi Rp 3,1 miliar.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) pun juga mengusulkan anggaran penyediaan mamin yang cukup besar. Yakni Rp 982,8 juta untuk pembelian 545.740 kotak makananan dan minuman.

Anggaran mamin Dinkes ini  sedikit lebih besar dari biaya operasional satu puskesmas. Contohnya operasional Puskesmas Kedungkandang dalam setahun Rp 948 juta.  Bahkan lebih banyak dari anggaran operasional Puskesmas Cisadea yang dianggarkan hanya Rp 260 juta.

Malang Post mencoba mengkonfirmasi beberapa OPD, salah satunya Kepala Dinas Pendidikan Dra Zubaidah terkait usulan anggaran tersebut. Namun sampai berita ini diturunkan, Zubaidah tak merespon konfirmasi.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang dr. Pranoto saat dikonfirmasi menjelaskan jika anggaran mamin Dinkes yang diusulkan itu wajar. “Kita punya 13 seksi, masing-masing ada 10 sampai 15 kegiatan rapat di kantor maupun hotel,” jelasnya.

Selain rencana anggaran mamin yang besar, Dinkes juga mengusulkan Rp 427,6 juta untuk anggaran rakor serta konsultasi ke luar daerah.

Ia melanjutkan, undangan masing-masing seksi baik dari provinsi maupun pusat pun biasanya diadakan minimal dua kali dalam satu tahun. Undangan tersebut mengharuskan pembiayaan ditanggung daerah. Kecuali makan siang.  

Selain anggaran mamin Rp 25,8 miliar, dari penyisiran KUA-PPAS tahun depan, terdapat usulan anggaran rakor dan dinas luar tercatat sebesar Rp 10,092 miliar. Jumlah tersebut merupakan total dari 26 OPD. 

Setiap Mamin Boros

Wakil Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Atha Nursasi menanggap usulan anggaran makanan dan minuman serta dinas luar tersebut sangat besar. Jika dibandingkan dengan pelayanan yang belum terakomodir seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Ya bisa dianggap menghamburkan anggaran,” ungkapnya kemarin.

Menurut pria yang akrab disap Atha ini, proses penganggaran seharusnya dicermati betul. Utamanya oleh DPRD Kota Malang sebelum kemudian didok. Pasalnya MCW sendiri memandang masih banyak program kegiatan layanan dasar yang masih perlu diutamakan daripada makan dan minum saja.

Contohnya tepat adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Jika memang mamin dan dinas luar tidak urgent maka DPRD Kota Malang perlu memangkas.

“Problemnya selalu begitu setiap tahun. Mamin pasti besar. Ini menandakan pemda masih mementingkan kebutuhan sektor internal daripada pelayanan dasar,” pungkasnya.

Dewan Tak Diberi RKA

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan pihaknya akan teliti saat pembahasan anggaran. “Kita memang sempat menanyakan itu, tetapi itu semua dijadikan satu maka terlihat besar,” jelasnya.

Made memberikan catatan kepada Pemkot Malang yang tidak memberikan detail perhitungan anggaran secara detail. Dimana seharusnya dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) dicantumkan.

Hanya saja DPRD Kota Malang saat pembahasan anggaran 2020 tidak sepenuhnya diberi RAK tersebut. Maka dari itu pula, warga atau publik tidak dapat melihat jabaran detail dari anggaran mamin dan dinas luar tadi.

“Jadi kami beri catatan kedepan saat bahas anggaran KUA PPAS, RAK harus disertakan juga dan dipublish,” pungkasnya. (mp/ameg)


Viewer 26

Similar Post You May Like