Sayembara lagu arema berhadiah menarik bagi pemenang, ayo kirimkan jawabanmu dengan sms ke : 0818383911, Pemenang akan diumumkan tanggal 31 Agustus 2019. Link video ada di berita ya !

Kota Malang

Kota Malang -09- 04 12:20

Bahas Perkembangan JKN-KIS Terkini Melalui Forum Komunikasi


saat membahas tentang perkembangan jkn-kis oleh bpjs kesehatan kota malang


Jamkesnews, ameg.id- Dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari stakeholder khususnya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS di daerah diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas cakupan kepesertaan untuk mendorong Universal Health Coverage (UHC). Untuk itu BPJS Kesehatan Cabang Malang melaksanakan forum komunikasi pemangku kepentingan dengan Pemerintah Kabupaten Malang, Senin (02/09).

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Sekretaris Daerah yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, dihadiri oleh Asisten III sebagai pengarah forum, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang sebagai sekretaris forum, dan anggota forum komunikasi pemangku kepentingan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris BPKAD, Kepala Kantor Kabupaten Malang BPJS Kesehatan, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan dan Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan.

Dalam forum komunikasi pemangku kepentingan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Didik Budi Mulyono dalam sambutannya menyampaikan tentang agar dalam forum ini dibahas mengenai isu-isu terkini tentang Program JKN KIS.

"Melalui forum ini agar dibahas tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat, seperti tentang kenaikan iuran dan penonaktifan PBI APBN,’’ tutur Didik.

Menanggapi hal tersebut Kepala BPJS Kesehatan Hendry Wahjuni memaparkan materi tentang progres pencapaian kepesertaan JKN-KIS di wilayah Kabupaten Malang serta informasi yang berkaitan dengan rencana pemerintah tentang penyesuaian iuran JKN-KIS.

“Dapat kami sampaikan bahwa pencapaian kepesertaan JKN-KIS Kabupaten Malang sebesar 56% dari total jumlah penduduk Kabupaten Malang, jumlah PBPU menunggak sebanyak 156.371 jiwa, untuk hal tersebut kami harapkan perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Malang,” ungkap Hendry.

Menanggapi isu terkini mengenai rencana pemerintah menyesuaikan iuran JKN KIS, Hendry Wahjuni menyampaikan bahwa iuran yang berlaku saat ini memang belum sesuai dengan hitungan aktuaria oleh karena itu pemerintah selaku pembuat regulasi JKN-KIS perlu melakukan penyesuaian iuran.

Dukungan Pemerintah Daerah Malang dibutuhkan terkait data penduduk PBI APBN yang di nonaktifkan, harapannya data tersebut dapat diverifikasi dan divalidasi Dinas Sosial lalu apabila memang penduduk miskin maka dapat diusulkan kembali menjadi peserta PBI APBN atau dapat dialihkan menjadi peserta PBI APBD Kabupaten Malang. (ar/ep/jnr/ameg)


Viewer 30

Similar Post You May Like