Selamat Datang Di Aremamediaonline berita Cepat, Tanggap dan Akurat

Kota Malang

Kota Malang -05- 17 11:11

BPJS Kesehatan Malang Gelar Forum Kemitraan, Tingatkan Layanan Kesehatan


bpjs kesehatan cabang malang gelar forum untuk tingkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat


ameg.id- BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama dengan pemangku kepentingan menggelar forum kemitraan sebagai upaya pembahasan penyelenggaraan program JKN-KIS di Kota Malang, Rabu (15/05). Forum yang diadakan di ruang Tumapel Balaikota Pemerintah Kota Malang ini di pimpin langsung oleh Walikota Malang Sutiaji. Dalam pembukaannya, Sutiaji mengungkapkan bahwa fokus utama dari forum kemitraan tersebut agar para pemangku kepentingan mempunyai kesamaan visi dan pandangan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi peserta JKN-KIS.

"Harapannya dengan adanya forum ini yaitu ada kesamaan visi dan pandangan, sehingga apabila terjadi permasalahan tidak terjadi hambatan komunikasi yang dapat menjadi hambatan pelayanan," ungkapnya.

Selain itu ia juga menyampaikan bahwa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam memberikan pelayanan bagi peserta JKN-KIS memiliki fungsi preventif dimana FKTP menjadi tujuan pertama bagi peserta JKN-KIS dalam mengakses pelayanan kesehatan sehingga diharapkan dapat melakukan pencegahan sebelum peserta sakit.

Dalam forum tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hendry Wahjuni juga memaparkan perlunya adanya optimalisasi Program Rujuk Balik (PRB) bagi peserta yang menderita penyakit kronis dalam keadaan stabil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui FKTP terdaftar setelah mendapat surat keterangan rujuk balik yang dibuat dokter spesialis/sub spesialis di rumah sakit.

"Diperlukan komitmen dari pihak rumah sakit, FKTP dan pemahaman peserta sendiri agar program ini berjalan optimal. Dengan PRB banyak kemudahan yang didapat baik bagi fasilitas kesehatan maupun peserta," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hendry juga menjelaskan beberapa hal penting lainnya berkaitan dengan akreditasi rumah sakit, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

"Mengingat akreditasi rumah sakit merupakan persyaratan wajib untuk kerjasam dengan BPJS Kesehatan maka kami menghimbau bagi rumah sakit yang akan habis masa berlakunya segera melakukan proses pengurusan akreditasi, karena apabila sudah habis masa berlaku sertifikat akreditasi kami tidak dapat melanjutkan perjanjian kerjasama," jelas Hendry.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dr. Abdul Rochim menjelaskan bahwa pihak PERSI sudah menyampaikan kepada rumah sakit yang telah habis masa berlaku sertifikat akreditasinya.

"Kami sudah menyampaikan kepada rumah sakit yang habis akreditasinya agar segera ditindaklanjuti agar kerjasama dengan BPJS Kesehatan tetap berjalan," tanggapnya.

Selain membahas mengenai hal tersebut, forum tersebut juga membahas permasalahan di lapangan tentang Program JKN KIS ini. “Dengan adanya forum ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terkait pelayanan kesehatan dengan kerjasama para pemangku kepentingan,” ujar Hendry. (fia/jnr/ameg)


Viewer 44

Similar Post You May Like