Sayembara lagu arema berhadiah menarik bagi pemenang, ayo kirimkan jawabanmu dengan sms ke : 0818383911, Pemenang akan diumumkan tanggal 31 Agustus 2019. Link video ada di berita ya !

Hukum & Politik

Hukum & Politik -05- 11 15:14

Murni Perdata, Hakim Bebaskan Mantan Lurah Purwodadi Kota Malang


istimewa


ameg.id- Dilansir dari malangpostonline.com, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang membebaskan Jul Harjanto, 51, dan Andriono, 46, dari segala dakwaan terkait kasus pemalsuan dokumen Akta Jual Beli (AJB) tanah milik PT. Sapta Tunggal Surya Abadi (STSA) di kawasan Jalan Kemirahan, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Majelis yang diketuai hakim Mira Sendangsari, SH, berpendapat perkara yang membeli keduanya adalah murni perkara perdata, bukan pidana. Sebelumnya, JPU Kejari Malang, menuntut Dandung, PNS Pemkot Malang ini, tiga tahun penjara, dan Andriono, makelar jasa pembuatan surat, 10 bulan penjara.

Kasus ini berawal ketika lahan tersebut dijual kepada seseorang bernama Amin melalui Djoni Wijaya, Manager PT. STSA. Namun, Amin belum membayar lunas semua lahan yang dibeli. Setelah dibeli Amin, lahan tersebut kembali dijual dengan melibatkan Dandung yang saat itu menjabat sebagai Lurah Purwodadi.

Urusannya untuk berkas surat Akta Jual Beli (AJB) kepada masyarakat, dengan dipecah menjadi 20 bagian. Diduga, terjadi pemalsuan dokumen saat proses AJB. Setelah lima tahun, para pembeli meminta tolong Andriono, jasa pengurusan sertifikat hingga memiliki sertifikat. Kasus ini lantas dilaporkan PT. STSA.

“Hakim berpendapat bahwa ini murni perdata dengan alasan, bila Amin membayar lunas pembelian lahan kepada PT. STSA, laporan ini pasti tidak terjadi. Jadi putusan hakim sudah benar dan menegaskan bila ini murni perdata,” kata Sumardhan, SH, advokat dan pemilik kantor Edan Law ini.

Ia yang menjadi penasehat hukum Andriono mengaku masih berkonsultasi terkait penahanan yang sudah dijalani kliennya selama 100 hari. “Yang penting, klien kami keluar dari tahanan dulu. Upaya hukum terkait penahanan itu, nanti saja,” tegasnya. Sedangkan Haris Fajar, SH, penasehat hukum Dandung berkata lain.

“Ada upaya hukum lain selanjutnya terkait penahanan ini karena klien saya sebagai PNS Kota Malang sudah  mengalami kerugian materiil dan immaterial,” ungkapnya. Kasi Pidum Kejari Kota Malang, Novriadi Andra SH, mengaku akan menggunakan kasasi terkait dengan putusan hakim. (mp/ameg)

Terus simak berita-berita terupdate hanya di malangpostonline.com dan jangan lupa download aplikasi ameg.id di playstore


Viewer 73

Similar Post You May Like