Sayembara lagu arema berhadiah menarik bagi pemenang, ayo kirimkan jawabanmu dengan sms ke : 0818383911, Pemenang akan diumumkan tanggal 31 Agustus 2019. Link video ada di berita ya !

Kesehatan

Kesehatan -07- 29 13:51

Optimalkan Kepatuhan, BPJS Kesehatan Malang Perpanjang Kerjasama dengan Kejaksaan Kab Malang


bpjs kesehatan kota malang perpanjang kerjasama dengan kejaksaan kabupaten malang


Jamkesnews, ameg.id- BPJS Kesehatan Cabang Malang kembali memperpanjang kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen Kabupaten Malang, Jumat (26/07). Kegiatan tersebut di hadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun), Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Malang serta Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hendry Wahjuni menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan pihak kejaksaan bilamana membutuhkan masukan-masukan ataupun pendampingan-pendampingan untuk melakukan penegakan hukum ketentuan terkait kepatuhan Program JKN-KIS di wilayah kerjanya khususnya di Kabupaten Malang.

“Kami berharap dengan kerjasama bersama kejaksaan ini badan usaha yang tidak patuh akan menjadi patuh ketika sudah di mediasi oleh kejaksaan,” ujar Hendry.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Abdul Qohar pun menyampaikan bahwa saat ini pihaknya siap mendukung kegiatan BPJS Kesehatan dengan memberikan pendampingan, pendapat hukum maupun mediasi. Serta menyampaikan terima kasih kepada pihak BPJS Kesehatan Cabang Malang atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerjasama yang terus terjalin didalam penegakan kepatuhan Badan Usaha.

“Kami siap mendukung BPJS Kesehatan, untuk konsultasi masalah hukum, memberikan pendapat hukum atau pendampingan untuk penagihan ke badan usaha yang belum patuh,” tutur Qohar dalam arahannya

Abdul Qohar menambahkan bahwa melalui surat khuasa khusus (SKK) kejaksaan akan membantu BPJS Kesehatan untuk menindak tegas pelaku usaha selaku pemberi kerja yang masih belum patuh, karena kejaksaan merupakan pengacara negara yang diberikan wewenang oleh negara untuk mewakili badan milik negara untuk mengatasi permasalahan hukum.

“Kita minta BPJS Kesehatan berikan data mana saja badan usaha yang masih tidak mau patuh aturan, nanti akan kita tindak lanjut langsung secara bersama-sama, karena itu jelas-jelas merugikan negara,” ujar Abdul Qohar.

Selain itu, Abdul Qohar pun mengharapkan koordinasi dapat ditingkatkan dengan monitoring secara berkala usai kejaksaan melakukan penindakan, sebagai bahan evaluasi bersama untuk tindakan selanjutnya. (ar/ep/jnr/ameg)


Viewer 133

Similar Post You May Like