Sayembara lagu arema berhadiah menarik bagi pemenang, ayo kirimkan jawabanmu dengan sms ke : 0818383911, Pemenang akan diumumkan tanggal 31 Agustus 2019. Link video ada di berita ya !

Kabupaten Malang

Kabupaten Malang -07- 25 19:51

Pilkades Jambearjo Merasa di Curangi Semenjak Pemilihan yang Kurang Transparan


tuntutan terhadap proses pemilihan kepala desa di jambearjo kecamatan tajinan kabupaten malang


ameg.id- Bertempat di Pendopo Kantor Bupati Kota Malang, masyarakat Desa Jambearjo melakukan demo, karena pada saat pemilihan kurang transparan, yang di lakukan di gedung dengan adanya CCTV, dan masyarakat yang memilih langsung menarik kartu undangan, tanpa absen terlebih dahulu dan di cocokkan dengan daftar DPT yang tersedia, dalam proses perhitungan, saksi hanya boleh menyaksikan dari jarak 3 Meter.

Kemudian penghitungan suara dilakukan tanpa bantuan pengeras suara, sekaligus di buka langsung 2 Kota Suara dari 2 Dusun, dan di bacakan secara bersamaan, itulah yang membuat saksi adu mulut dengan pihak panitia.

Di kasus lain Calon Incombent juga melakukan praktek 'Pungli', dimana warga di tarik biata sebesar 500.000 Rupiah untuk biaya PTSL atau biaya pengurusan sertifikat tanah, yang melanggar Undang-Undang SKB 3 Mentri No. 25 Tahun 2017, biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL, menuntut kepada Bupati Malang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan ini. 

Ahmad Soleh selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo menyampaikan, "warga Desa Tajinan ini menuntut haknya tidak hanya sekedar mengulang untuk pemilihan Kades secepatnya, kepada PLT Bupati Malang, karena tidak ada kesesuaian, seluruh panitia mengesahkan bahwa awalnya panitia ada 5, lantas kenapa jadi 19.

Dia juga menambahkan, "tetapi jika yang berseragam ada 50, memang kalau ketua panitia ada 1 tetapi anggotanya sekitar 50 orang, hanya meminta pemungutan sura baru, dengan panitia yang tentunya baru juga, yang kedua dalam penyampaian visi misi Kades Incombent, dikatakan bahwa sama sekali tidak mengurus PTSL tidak sama dengan Undang-Undang yang ada, padahal PTSL itu adalah program pemerintah yang dilakukan secara 'Gratis' kenapa malah memunculkan biaya hingga mencapai 500.000 Rupiah.

Jadi kesimpulannya adalah

- BPD tidak sah 

- Panitia tidak sah karena bentukan dari BPD, otomatis apapun yang dihasilkan oleh BPD juga tidak sah. Lebih lanjut ketua panitia bukan tokoh masyarakat atau perangkat, yang melanggar Perbup no. 5 tahun 2019

- Pelaksanaan pemilihan yang tidak Luber dan Jurdil

- Proses perhitungan suara yang tidak transparan

Tuntuan yang diajukan oleh pihak yang merasa dicurangi sebagai berikut

- Secepatnya diadakan pemilihan Kepala Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan periode 2019-2025

- Membubarkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat ini

- Membubarkan panitia pemilihan Kepala Desa yang ada saat ini dan membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang baru yang merupakan hasil pembentukan BPD yang baru

- Mempidanakan calon 'Incumbent' atas kasus korupsi PTSL. (dod/jnr/ameg)


Viewer 303

Similar Post You May Like